sisi buram pedesaan

LINDUNGI WARGA DESA

Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia, sejarah sebuah negara yang salah memandang dan mengurus kemiskinan. Dalam negara yang salah urus, tidak ada persoalan yang lebih besar, selain persoalan kemiskinan. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas.

Ada desa-desa dimana posisi penduduk pedesaan ibarat orang yang selamanya berdiri terendam dalam air sampai ke leher, sehingga ombak yang kecil sekalipun sudah cukup menenggelamkan mereka (Tawney, 1931). Pendapat tersebut sangat menggambarkan bahwa penduduk pedesaan berada dalam batas yang memprihatikan dan terhempit oleh keadaan. Tingkat kemiskinan yang sangat tinggi di wilayah pedesaan yang membuat posisi penduduk pedesaan seperti itu. Kemiskinan, menyebabkan masyarakat desa rela mengorbankan apa saja demi keselamatan hidup, safety life (James. C.Scott, 1981), mempertaruhkan tenaga fisik untuk memproduksi keuntungan bagi tengkulak lokal dan menerima upah yang tidak sepadan dengan biaya tenaga yang dikeluarkan. Para buruh tani desa bekerja sepanjang hari, tetapi mereka menerima upah yang sangat sedikit.

Pedesaan sampai saat ini masih berada dalam jurang kemiskinan yang terdalam di Indonesia. Hal ini di dukung oleh data BPS yang menggambarkan bahwa tingkat kemiskinan di pedesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia lebih besar di wilayah pedesaan sebesar 19925,6 dibandingakan di wilayah perkotaan yang hanya sebesar 11097,8. Presentase untuk penduduk miskin di desa sebesar 9,87 sedangkan untuk di kota kurang lebih hanya setengah dari presentase penduduk miskin di desa. Keadaan tersebut sangatlah ironis ketika warga kota tidak bisa hidup tanpa adanya warga desa karena hampir semua kebutuhan sandang, pangan dan papan berasal dari wilayah pedesaan justru warda desa yang merasakan kemiskinan. Hal tersebut yang jadi pertanyaan sangat besar bagi saya, mengapa wilayah pedesaan justru menyumbang angka tertinggi dalam aspek kemiskinan di Indonesia? Menurut saya,tingkat pendidikan dan tingkat pembangunan lapangan kerja yang tidak merata di Indonesia yang menjadi factor utama mengapa di wilayah pedesaan tingkat kemiskinannya tertinggi.

Tingkat pendidikan kepala rumah tangga yang rendah sangat mempengaruhi indeks kemiskinan di daerah pedesaan. Data yang disajikan BPS memperlihatkan bahwa 72,01% dari rumahtangga miskin di pedesaan dipimpin kepala rumahtangga yang tidak tamat SD, dan 24,32% dipimpin kepala rumahtangga yang berpendidikan SD. Akibat dari rendahnya tingkat pendidikan tersebut sangat erat kaitannya dengan sumber penghasilan dari penduduk pedesaan. Penghasilan utama dari 63,0% rumah tangga miskin bersumber dari pertanian, 6,4% dari kegiatan industri, 27,7% dari kegiatan jasa-jasa termasuk perdagangan (BPS,1996). Ketidakmampuan penduduk desa untuk lebih mengembangkan sumder daya alam yang berada di sekitarnya pun akibat dari kurangnya pendidikan di wilayah pedesaan. Pemerintah belum memberikan fasilitas yang layak untuk para penduduk pedesaan baik dalam pembangunan sarana-sarana sekolah yang layak, penyediaan pengajar yang kompeten serta murahnya biaya pendidikan. Seperti kata pepatah menyebutkan bahwa ilmu adalah jendela kehidupan ketika seseorang tanpa ilmu orang tersebut tidak akan merasakan kehidupan. Penduduk pedesaan yang rata-rata bekerja sebagai petani pun semakin terdesak ketika pemerintah lebih memilih memasok bahan-bahan pangan dari luar negeri karena kualitasnya lebih baik dan kuantitas yang lbh banyak dari hasil petani pedesaan. Ini terjadi karena keterbatasan petani-petani pedesaan akan teknologi dan sistem pertanian yang modern.

Pemerintah seharusnya memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat desa untuk memperoleh layanan pendidikan yang memadai, secara gratis dan cuma-cuma. Pemerintah perlu mengembangkan sistem pendidikan nasional yang berorentasi keberpihakan kepada orang miskin. Pendidikan yang ditawarkan di Indonesia saat ini sangat mahal dan biayanya sulit dijangkau oleh orang-orang miskin. Karenanya, mereka memilih untuk tidak menyekolahkan anak-anak mereka, sebab beban biaya pendidikan yang ada, tidak sebanding dengan kemampuan keuangan mereka. Pemerintah juga harus memperkenalkan sistem pertanian modern dengan teknologi baru yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang memadai. Teknologi pertanian diperbanyak dan diberikan secara cuma-cuma kepada petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup mereka

Pembangunan lapangan kerja di Indonesia sangatlah tidak merata. Hal ini sangat terlihat ketika di kota-kota besar seperi ibukota negara Indonesia,Jakarta sebagai pusat perekonomian banyak sekali lapangan kerja disana. Berbeda dengan ketika kita di pedesaan.sangat jarang sekali kita bisa melihat lapangan pekerjaan bagi para penduduk desa. Ini yang menyebabkan banyak waga desa yang memilih pergi dari desa menuju ke kota-kota besar. Pemerintah belum percaya akan potensi warga-warga pedesaan untuk mengembangkan potensi pedesaannya. Pemerintah lebih sibuk membangun dan lebih sibuk memikirkan wilayah-wilayah perkotaan. Pemerintah belum menyadari potensi-potensi warga desa dalam pemberian lapangan kerja di lingkungannya. Pemerintah seharusnya menyediakan ruang gerak yang seluas-luasnya, bagi munculnya aneka inisiatif dan kreativitas masyarakat di berbagai tingkat. Dalam hal ini, pemerintah lebih berperan hanya sebagai inisiator, selanjutnya bertindak sebagai fasilitator dalam proses tersebut, sehingga akhirnya, kerangka dan pendekatan penanggulangan kemiskinan disepakati bersama. Pemerintah juga harus membuka peluang dan kesempatan berusaha bagi orang miskin untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan ekonomi. Pemerintah harus menciptakan iklim agar pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, terutama oleh penduduk miskin. Karena itu, kebijakan dan program yang memihak orang miskin perlu difokuskan kepada sektor ekonomi riil (misalnya; pertanian, perikanan, manufaktur, usaha kecil menengah), terutama di sektor informal yang menjadi tulang punggung orang miskin

Sudah sewajarnya pemerintah harus cepat menanggulangi permasalahan kemiskinan di pedesaan karena seperti isi dari pembukaan UUD 1945 yang berisi : “…………….. . Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. MARI TUNTASKAN PERUBAHAN!!!!!